Sistem Pemerintahan Indonesia

Supra dan Infra Struktur Politik

15 October 2012

Dalam negara Demokrasi hubungan antar negara dan rakyat harus merupakan cerminan dari simbiosis mutualisme. Artinya hubungan tersebut harus saling bergantung dan saling menguntungkan. Hubungan itu akan nampak jelas ketika sistem politik yang dikembangkan oleh suatu negara memberikan ruang gerak yang cukup bagi aktifitas politik di lingkungan masyarakat. Ruang gerak aktifitas politik masyarakat inilah yang akan memberikan warna kehidupan demokrasi didalam suatu negara.   – B. Hestu Cipto Handoyo

Materi mengenai Supra struktur politik dan infra struktur politik dapat didownload disini, supra dan infra struktur

Birokrasi Pemerintah

15 October 2012

Dalam pembahasan mengenai birokrasi pemerintah, akan dibahas tentang :

  1. Kementerian Negara
  2. Lembaga Pemerintah Non Departemen
  3. Organisasi Struktural

Dapat di download dalam link berikut, BIROKRASI PEMERINTAH

Lembaga-lembaga Independen

15 October 2012

Indonesia mempunyai beberapa lembaga independen. Lembaga indpenden muncul ketika keterbukaan dengan irama demokratisasi di era reformasi. Keindependenan lembaga-lembaga ini dibutuhkan agar terjamin kepentingan dalam pembatasan kekuasaan dan terwujudnya demokratisasi yang efektif.

Lembaga-Lembaga Independen yang akan dibahas dalam perkuliahan Sistem Pemerintahan Indonesia terdiri dari :

  1. Komisi Pemilihan Umum
  2. Komnas-HAM
  3. TNI
  4. POLRI
  5. Bank Indonesia

Pembahasan lebih lanjut dapat didownload dengan mengklik link berikut , LEMBAGA INDEPENDEN

Lembaga-lembaga Negara

15 October 2012

Ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (perubahan tahun 2002), dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat 8(delapan) organ negara. Kedelapan organ negara tersebut mempunyai kewenangan konstitusional dari UUD. Selain itu, organ negara tersebut mempunyai kedudukan sederajat antara satu dengan lainnya.

Organ-organ negara tersebut adalah :

  1. Majelis Permusyawaratan Rakyat
  2. Dewan Perwakilan Rakyat
  3. Dewan Perwakilan Daerah
  4. Presiden dan Wakil Presiden
  5. Badan Pemeriksa Keuangan
  6. Mahkamah Agung
  7. Mahkamah Konstitusi
  8. Komisi Yudisial

Materi perkuliahan dapat didownload pada link berikut , LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

 

Bentuk Negara & Pemerintahan

10 October 2012

 

             Aktifitas negara sebagai organisasi kekuasaan menampakkan diri dalam sistem pemerintahan negara yang dikembangkan. Apapun bentuk sistem pemerintahan negara yang akan dipergunakan oleh suatu negara faktor terpenting yang patut dikedepankan adalah tingkat kepercayaan atau legitimasi dari sistem tersebut dihadapan warga negara berdasarkan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. - B. Hestu Cipto Handoyo dalam bukunya yang berjudul Hukum Tata Negara Indonesia.

Mahasiswa dapat mendownload materi perkuliahan Bentuk Negara & Pemerintahan Mata Kuliah Sistem Pemerintahan Indonesia, disini

Sejarah Ketatanegaraan Indonesia

9 October 2012

Sejarah Ketatanegaraan Indonesia berawal dari bangsa asing yang masuk, menjajah dan menduduki bangsa ini. Hal ini menjadikan ketertarikan tersendiri untuk melihat beberapa periodesasi ketatanegaraan Indonesia. Berikut pembagian sejarah ketatanegaraan Indonesia, seperti dibawah ini :

  • Periode sebelum kemerdekaan 17 Agustus 1945, terdiri dari :

a)      Masa Penjajahan Belanda

b)      Masa Pendudukan Bala Tentara Jepang

 

  • Periode setelah proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, terdiri dari :

a)      Pasca pemberlakuan UUD 1945

b)      Konstitusi Republik Indonesia Serikat

c)      UUDS 1950

d)     UUD 1945 (Dekrit Presiden 5 Juli 1959)

 

  • Orde Baru

 

  • Setelah Reformasi 1998

 

Sesuai dengan Satuan Acara Perkuliahan Mata Kuliah Sistem Pemerintahan Indonesia maka pembahasan pertemuan pertama adalah Sejarah Ketatanegaraan Indonesia. Materi dapat di download disini,

 SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA

Hello world!

24 January 2012

Selamat Datang di Universitas Brawijaya. Ini adalah posting pertamaku

« Previous Page